0
0
Tanjung Pinang, Batam News – Gubernur Kepulauan Riau (Kepulauan Riau), Ansar Ahmad menekankan pentingnya pendistribusian legalisasi tanah masyarakat yang tepat karena akan berdampak pada pengurangan kemiskinan dan percepatan pemulihan ekonomi serta penciptaan ruang usaha baru.
Hal itu ditegaskan Gubernur Ansar saat menghadiri Rapat Koordinasi Satgas Reforma Agraria Provinsi Kepulauan Riau di Trans Convention Center Aston, Jumat (12/5/2023).
Rapat tersebut digelar untuk membahas persiapan GTRA Summit Road to Karimun 2023 sekaligus rapat persiapan GTRA Summit Road to Karimun 2023. Menurut Ansar, legalisasi dan pendistribusian tidak hanya terbatas pada isu-isu utama yang terkait di bumi saja. tetapi dalam kaitannya dengan spektrum yang lebih luas.
Kepemilikan berupa sertifikat yang sah ditekankan oleh Gubernur Ansar untuk dimanfaatkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan perekonomian masing-masing. Pemegang sertifikat dapat memanfaatkan fasilitas pemerintah melalui perbankan untuk mengembangkan usahanya masing-masing.
“Oleh karena itu, jika legalisasi tanah masyarakat benar-benar dibagikan dan kita lakukan secara luas dan berhasil, akan memudahkan kita sebagai Pemerintah Daerah untuk mengintervensi program ekonomi dan mengatasi kemiskinan di masyarakat,” kata Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Ansar juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang peduli dengan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia secara besar-besaran sehingga menjadi icon salah satu fokus Kementerian ATR/BPN untuk mengupayakan percepatannya. . .
Ansar juga mengapresiasi Kanwil BPN Kepri dan Kanwil BPN Kabupaten/Kota yang terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat guna percepatan dan pemulihan ekonomi.
“Rapat koordinasi seperti ini akan kita tindak lanjuti di dinas teknis OPD, agar kita bisa memperkuat koordinasi hingga ke tingkat kabupaten/kota. Saya berharap kami akan menjadi tuan rumah yang baik dan bersenang-senang di rakor,” harapnya.
Kepala Kanwil BPN Kepri yang juga Ketua Pelaksana GRTA Kepri, Nurhadi Putra dalam laporannya mengatakan ada 3 fokus utama dalam pertemuan tersebut.
Mencari strategi dan metode yang efektif dalam penyelesaian sertifikasi lahan transmigrasi di Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas.
Kemudian sertifikasi hutan mangrove dengan proyek percontohan di kota Batam, Bintan dan Karimun yang masih membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan manfaat dari tata ruang sehingga hutan tersebut memiliki aspek legalitas yang jelas dan tetap lestari. Kemudian fokus terakhir adalah persiapan Road to Karimun GTRA 2023.
“Mari kita sambut bersama perhelatan akbar yang akan digelar di Karimun pada 29-31 Agustus 2023. Beberapa persiapan sudah dilakukan namun tetap dibutuhkan kerja sama untuk menyelesaikannya. Terima kasih atas dukungan penuh dari Pak Gubernur sehingga penyusunan GTRA saat ini berjalan lebih baik dan terarah,” ujarnya.
Tema pertemuan kali ini adalah “Resolusi Konflik Kepastian Hukum Agraria untuk Kesatuan dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.
Hampir saat ini Direktur Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sudaryanto, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Suyus Winddayana, Direktur PSP dan PSKP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rosyid Althaf.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Provinsi Kepri, Arif FAdillah, Kepala Kanwil BPN Kabupaten/Kota dan beberapa OPD Kepri hadir secara pribadi.
