0
0
Batam, Kepulauan Riau – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengungkapkan, ada praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Batam yang melibatkan aparat pemerintah dan aparat keamanan. Mahfud meninjau langsung Pelabuhan Internasional Batam Centre yang diduga menjadi lokasi pengiriman TKI ilegal.
Menurut Mahfud, sindikat trafiking di Batam bukanlah orang biasa karena memiliki keterkaitan yang baik dan melibatkan pejabat pemerintah, pejabat, dan swasta.
“Kami menemukan bahwa perdagangan orang sudah terkoordinasi, melibatkan aparat pemerintah, aparat keamanan dan swasta,” kata Mahfud saat berkunjung ke Batam, menurut laporan detikcom, Jumat (7/4/2023).
Mahfud menekankan perlunya pengawasan ketat di semua pintu masuk ke Batam, termasuk Pelabuhan Internasional Batam Centre. Mahfud mengatakan, pengiriman TKI ilegal tidak hanya dilakukan melalui pintu belakang, tapi juga melalui pintu depan alias jalur resmi.
“Setelah membuka seminar, saya menuju Pelabuhan Internasional Batam Center karena diduga pengiriman TKI ilegal (non prosedural) tidak hanya melalui pintu belakang, tapi juga pintu depan alias jalur resmi,” kata Mahfud.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menanggapinya dengan meminta Ditjen Imigrasi kepada kepolisian segera menindaklanjuti dugaan TPPO di kawasan Batam yang melibatkan aparat pemerintah dan aparat keamanan.
“Mudah-mudahan setelah mendapat instruksi langsung dari Menko, aparat hukum baik Imigrasi, Polri dan BNP2TKI segera mengusut dan memproses dugaan ini,” kata Sahroni saat dihubungi, Jumat (7/4/2023), seperti dikutip Kompas.com .
Dalam upaya menghentikan TPPO, Mahfud mengajak masyarakat berpartisipasi dan bekerja sama dengan aparat keamanan. Selain itu, Mahfud juga menekankan pentingnya edukasi dan kesadaran akan bahaya TPPO kepada masyarakat, terutama yang memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri.
“Kami akan konsolidasi dan menjadikan Batam sebagai model dan contoh pencegahan perdagangan manusia,” pungkas Mahfud.
