0
0
BANGKA TENGAH, FACTNEWS — Merasa diperlakukan tidak adil oleh Bupati Kabupaten Bangka Tengah dan Kepala Desa Tanjung Pura, Kelompok Tani Lelap Bengkuang di Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungai Selan, menuntut keadilan hingga Presiden Jokowi Widodo.
Pasalnya, sampai saat ini kelompok Tani Lelap Bengkuang di Desa Tanjung Pura belum mendapat persetujuan dari kepala barangay terkait legalitas pembebasan lahan hutan produksi yang akan digarap untuk berladang.
Yulianto, anggota Kelompok Tani Lelap Bengkuang, mengatakan pihaknya merasa tidak adil di sini, sementara masyarakat yang bermodal bisa membuka dan memanfaatkan lahan Hutan Produksi.
“Untuk mantan lurah, masyarakat ingin membuka lahan, tidak apa-apa, tidak dilaporkan. Sekarang saatnya melaporkan kepala desa baru dan bupati baru. Kami tidak langsung menuduh bupati di sini, tapi sebenarnya bupati ikut melapor ke Polres Babel. Ini adalah waktu ketika kepala barangay baru dan bupati baru dipertanyakan. Jadi kami sebagai masyarakat merasa tidak ada keadilan sama sekali,” kata Yulianto, kepada media Kamis (18/5/2023) ini.
Dijelaskannya, permasalahan seperti ini sering terjadi di barangay lain seperti Desa Penagan, namun tidak ada pertanyaan yang diajukan.
Menurut dia, alasan ketidakberanian kepala desa untuk menandatangani adalah menunggu legalitas hutan yang diajukan untuk Hutan Kemasyarakatannya yang luasnya mencapai ribuan hektar.
“Dan saya tertawa ketika kepala barangay benar-benar memperhatikan warga, tidak perlu menunggu legalitas masyarakat yang ingin tetap tinggal di kawasan itu, kami hanya menggunakan 5 hektar, harus ada kebijakan,” dia berkata.
Ironisnya, Yulianto mengatakan kepada Bupati BI sebelumnya bahwa jika hanya 5 hektar tidak akan dilarang. Namun, karena kepala desa dan Bupati Bank Sentral yang baru merasa tidak ada keadilan dan tanah itu tidak boleh digarap.
