0
0
Batam, Kepulauan Riau – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah segera mengungkap sindikat Perdagangan Orang (TPPO) di Batam yang diduga melibatkan pejabat negara, aparatur dan pihak swasta. Hal itu menyusul pengungkapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud Md, terkait dugaan keterlibatan manusia dalam kasus TPPO.
Anwar Abbas, Wakil Ketua MUI, mengatakan dalam keterangan tertulis pada 10 April 2023, “MUI kaget membaca pemberitaan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Batam yang melibatkan pejabat pemerintah, pejabat, dan swasta. sektor sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.”
MUI meminta pemerintah segera menangkap sindikat yang terlibat dan menghukumnya dengan pasal berlapis karena tindakan tersebut dinilai sangat tidak manusiawi. Anwar menambahkan, “Menangkap pelaku secepat mungkin karena apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang benar-benar tidak manusiawi dan tidak adil karena demi uang mereka tega merendahkan harkat dan martabat manusia.”
Selain itu, Anwar juga mendesak pemerintah membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya dan tidak memberikan amnesti kepada siapapun yang terlibat di dalamnya. “Agar pemerintah bisa membongkar sindikat terkait kasus TPPO ini secepatnya sampai ke akarnya dengan tidak meminta maaf sama sekali kepada siapapun yang terlibat,” katanya.
Pekan lalu, Mahfud Md berkunjung ke Batam untuk melihat langsung masalah TPPO dan mengakui kasus ini melibatkan pejabat negara. Dalam kunjungannya, Mahfud mengatakan, “DPO, bagaimana mereka masih beroperasi sebagai koordinator TPPO, nanti akan kami tanyakan.”
Ia juga menegaskan, dukungan aparat keamanan membuat kasus ini sulit diungkap.”Kendalanya saat ini ada sindikat di masyarakat yang bekerja dengan oknum-oknum,” kata Mahfud.
Ketua BP2MI Benny Rhamdani juga menegaskan sulitnya menindak sindikat yang diduga kebal hukum itu. Benny mengungkapkan, “Kenapa kelompok kecil ini bisa mengatur penempatan tidak resmi, dan sulit hukum menanganinya, karena sebenarnya mereka didukung oleh oknum-oknum yang memiliki ciri kekuasaan di negeri ini,” katanya.
